Whatsapp

Hukum Menggunakan Software Bajakan

hukum menggunakan software bajakan

Seperti yang kita ketahui bersama, bahwa mayoritas perusahaan atau lembaga di Indonesia masih menggunakan software bajakan (sumber: vice.com), serta berdasarkan survei yang dilakukan oleh Business Software Alliance (BSA) didapati bahwa sebesar 83% software yang beredar di Indonesia merupakan software bajakan. Artinya bahwa masih kurangnya kesadaran terhadap perlindungan hak cipta di Indonesia. Pada artikel sebelumnya telah dibahas bahaya memakai software bajakan dari sisi teknis. Dan pada artikel ini dibahas tentang hukum menggunakan software bajakan berdasarkan aspek undang-undang dan hukum dalam agama Islam.

Pelanggaran hak cipta ini sangat menghambat kemajuan kreativitas dan sangat merugikan perekonomian. Bagaimana tidak, ketika seseorang menciptakan sesuatu karena kreativitasnya, sedangkan yang lain membajak ciptaan tersebut, maka tentu saja kreativitas terhambat, orang lain tidak perlu berkreasi atas dasar kreativitasnya sendiri karena tetap bisa mendapatkan manfaat dengan cara menggandakan sebuah bentuk ciptaan. Dan tentu saja hal ini merugikan perekonomian, yaitu perekonomian si pencipta ataupun perekonomian negara, karena orang lain tidak perlu mengeluarkan biaya atau tenaga untuk bisa memiliki sebuah bentuk ciptaan, baik tulisan, program komputer, atau lainnya.

Terkait dengan penggunaan software bajakan / software palsu / software ilegal tentunya mengacu pada Undang-Undang Hak Cipta. Di Indonesia, undang-undang hak cipta diatur dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. yang merupakan revisi dari Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Di dalam undang-undang tersebut membahas banyak hal, termasuk di dalamnya mengenai hak cipta, hak moral, hak ekonomi, ciptaan yang dilindungi, karya yang tidak dilindungi hak cipta, masa berlaku hak cipta, hukuman terhadap pelanggaran hak cipta, dan lain-lain.

 

Definisi Hak Cipta, Pencipta, Ciptaan

Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Definisi berdasarkan Pasal 1 UU No. 28 Tahun 2014). Atau ketika diartikan secara bebas berarti hak cipta adalah hak pada sebuah karya atau bentuk ciptaan karya yang membolehkan bagi pemilik hak cipta atau penciptanya untuk menggandakan / menjual / apapun yang bisa dilakukan pada karya ciptaan tersebut tanpa melanggar undang-undang yang berlaku.

Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi (Definisi berdasarkan Pasal 1 UU No. 28 Tahun 2014). Atau kalau diartikan bebas, Pencipta adalah orang atau kelompok orang yang menciptakan karya untuk tujuan tertentu, baik dalam bentuk tulisan, audio, video, program komputer, atau yang lainnya.

Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata (Definisi berdasarkan Pasal 1 UU No. 28 Tahun 2014). Ciptaan juga bisa dimaknai sebagai bentuk karya apapun yang dihasilkan atas pemikiran sendiri/kelompok, bukan dengan menduplikasi karya orang/kelompok lain.

 

Ciptaan Yang Dilindungi Hak Cipta

Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2014 Pasal 40, ciptaan yang dilindungi meliputi ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang terdiri atas:

  1. Buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya.
  2. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya.
  3. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan.
  4. Lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks.
  5. Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim.
  6. Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, atau kolase.
  7. Karya seni terapan.
  8. Karya arsitektur.
  9. Peta
  10. Karya seni batik atau seni motif lain.
  11. Karya fotografi.
  12. Potret.
  13. Karya sinematografi.
  14. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi.
  15. Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional.
  16. Kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan program komputer maupun media lainnya.
  17. Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli.
  18. Permainan video.
  19. Program komputer.

Perlindungan tersebut berlaku terhadap ciptaan yang sudah diumumkan ataupun belum diumumkan dengan syarat sudah diwujudkan dalam bentuk nyata yang memungkinkan penggandaan ciptaan tersebut. Sehingga meskipun pencipta tidak mendaftarkan hak cipta pada dirjen HKI atau mengumumkannya ke ranah publik, hasil ciptaan tersebut secara otomatis menjadi hak cipta yang dimiliki oleh penciptanya.

 

Karya Yang Tidak Dilindungi Hak Cipta

Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2014 Pasal 41 dan Pasal 42, hasil karya yang tidak dilindungi hak cipta meliputi:

  1. Hasil karya yang belum diwujudkan dalam bentuk nyata.
  2. Setiap ide, prosedur, sistem, metode, konsep, prinsip, temuan atau data walaupun telah diungkapkan, dinyatakan, digambarkan, dijelaskan, atau digabungkan dalam sebuah ciptaan.
  3. Alat, benda, atau produk yang diciptakan hanya untuk menyelesaikan masalah teknis atau yang bentuknya hanya ditujukan untuk kebutuhan fungsional.
  4. Hasil rapat terbuka lembaga negara.
  5. Peraturan perundang-undangan.
  6. Pidato kenegaraan atau pidato pejabat pemerintah.
  7. Putusan pengadilan atau penetapan hakim.
  8. Kitab suci atau simbol keagamaan.

 

Syarat Pelanggaran Program Komputer

Suatu tindakan pelanggaran program komputer terjadi apabila dipenuhi unsur-unsur berikut:

  1. Menggandakan / memperbanyak / menyalin perangkat lunak komputer dalam bentuk source code ataupun program aplikasinya.
  2. Penggandaan perangkat lunak dilakukan dengan sengaja dan tanpa izin pemilik atau pencipta program komputer.
  3. Penggandaan perangkat lunak dilakukan untuk kepentingan komersial (diperjualbelikan, disewakan, atau cara-cara lain yang mendatangkan manfaat / keuntungan bagi pelaku).

Sebagai contoh bentuk pelanggaran hak cipta pada software misalnya: software Windows yang merupakan sistem operasi ciptaan Microsoft, ketika ada orang atau pihak yang menggandakan dan menjual Windows tanpa izin Microsoft, maka hal ini merupakan bentuk pelanggaran hak cipta terhadap software Windows.

Yang perlu diperhatikan disini adalah bentuk pelanggaran pada program komputer ini adalah pada program komputer tersebut dan bukan termasuk output dari program tersebut. Misalnya seseorang membuat gambar icon dengan software CorelDRAW, jika orang tersebut menggambar icon tersebut menggunakan CorelDRAW bajakan, maka pelanggaran hanya berlaku pada penggunaan CorelDRAW bajakan tersebut, sedangkan icon yang telah digambar bukanlah pelanggaran.

 

Hukum Menggunakan Software Bajakan Berdasarkan Undang-Undang

UU Nomor 28 Tahun 2014 hak cipta

Hukuman bagi pelaku pelanggaran hak ekonomi pada suatu ciptaan (termasuk software) tertuang pada Pasal 113 Ayat (3) Undang-Undang No. 28 Tahun 2014, yang berbunyi:
“Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (l) huruf a (Penerbitan Ciptaan), huruf b (Penggandaan Ciptaan), huruf e (Penerjemahan Ciptaan), dan/atau huruf g (Pengumuman Ciptaan) untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah).”

 

Hukuman pada Pasal 113 ayat (3) tersebut berlaku pada kondisi jika hasil ciptaan tersebut digunakan untuk tujuan komersial seperti dijual, disewakan, dan/atau sejenisnya. Sedangkan jika tidak dikomersialkan bagaimana? Apakah bebas hukuman? Tentu tidak, pada Pasal 113 ayat (4) penegasan terhadap hukuman pada kegiatan pembajakan, yaitu yang berbunyi:
“Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1O (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.O00.000.000 (empat miliar rupiah).”

 

Dan banyak hal lain terkait hukuman terhadap pelanggaran hak cipta sudah tertuang pada UU. No. 28 Tahun 2014 di Bab XVII Tentang Ketentuan Pidana. Akan tetapi, pada Pasal 120 tertuang bahwa: “Tidak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini merupakan delik aduan.”

Itu artinya tidak dapat ditutut kecuali atas pengaduan dari si pemegang Hak Cipta.

 

Hukum Menggandakan Software Dalam Islam

Tidak dibenarkan seseorang menggandakan software / program komputer atau apapun itu tanpa izin dari pemilik karya atau ciptaan tersebut. Hal tersebut didasarkan pada sabda Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam,

المُسْلِمُوْنَ عَلَى شُرُوطِهِمْ

Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu menuturkan, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Umat Islam berkewajiban untuk senantiasa memenuhi persyaratan mereka.” (Shahih Al Jaami no. 6714. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadits ini shahih).

Jika seseorang / perusahaan yang membuat software melarang untuk menggandakan software yang diproduksinya, maka kita wajib memenuhi persyaratan tersebut, baik pembuat software dari golongan muslim maupun non-muslim. Jika sudah disebutkan “wajib”, maka ketika melanggar perintah tersebut maka jatuh pada hukum “haram” dan membawa dosa.

 

Dan juga berdasarkan sabda beliau shallallahu ‘alaihi wa sallam,

لاَ يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلاَّ بِطِيبة من نَفْسٍ

Tidaklah halal harta seorang muslim kecuali atas kerelaan darinya“. (HR. All Baihaqi dan Daruquthni. Lihat Irwaul Gholil no. 1459. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadits ini shahih).

Sudah jelas bahwa haram hukumnya jika pemilik software tidak rela bahwa software buatannya digandakan atau dibajak.

 

Dan juga berdasarkan sabda beliau shallallahu ‘alaihi wa sallam,

مَنْ سَبَقَ إِلَى مُبَاحٍ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ

Barang siapa telah lebih dahulu mendapatkan sesuatu yang mubah (halal) maka dialah yang lebih berhak atasnya“.

Hal ini berarti pembuat software adalah yang lebih dahulu mendapatkan sesuatu tersebut, maka si pembuat software lah yang berhak atas software yang dibuatnya. Hukum ini berlaku bagi pembuat program, baik dari golongan seorang muslim atau kafir selain kafir harbi (yang dengan terus terang memusuhi umat Islam), karena hak-hak orang kafir selain kafir harbi dihormati layaknya hak-hak seorang muslim.

 

Referensi:
[1] https://rumaysho.com/844-hukum-memakai-barang-bajakan.html

 

Hukum Menggunakan Software Bajakan Berdasarkan Hukum Islam

Setelah kita tahu bahwa haram hukumnya bagi pembajak software / orang yang menggandakan software tanpa izin pemiliknya. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana hukumnya bagi orang yang memanfaatkan software bajakan untuk bekerja mencari uang?

Pembuat software memiliki hak atas apa yang dimilikinya, sehingga apabila ada pihak lain yang ingin menggunakan software tersebut, maka harus mendapat izin dari pemilik software. Oleh karena itu penggunaan manfaat dari software tanpa izin pemiliknya termasuk dalam pembajakan dan pencurian izin penggunaan software.

Bagaimana jika software bajakan ini digunakan untuk bekerja mencari uang, yang di dalamnya masih harus ada usaha dan kerja serta tidak sekedar mencari keuntungan saja dari software bajakan ini? Masalah penggunaan software bajakan sebagai alat untuk bekerja dan menghasilkan uang dapat dibagi dalam rincian sebagai berikut.

 

Pertama, orang yang mendapatkan keuntungan murni dari pembajakan. Artinya, ia membajak suatu software, kemudian mengomersialisasikannya atau menjualnya kepada pihak lain, maka hasil penjualannya adalah haram. Sebagaimana analogi (qiyas) dari hadis tentang jual beli barang yang haram:

إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَنَازِيرِ وَبَيْعَ الْمَيْتَةِ وَبَيْعَ الْخَمْرِ وَبَيْعَ الْأَصْنَامِ.

“Allah Azza Wa Jalla dan rasul-Nya telah mengharamkan jual beli babi, bangkai, arak dan berhala” [HR. Ahmad dari Jabir bin ‘Abdullah].

Inti dari hadis di atas adalah Allah melarang manusia untuk menjual sesuatu yang haram. Hal ini juga dapat diterapkan pada penjualan software bajakan. Hukum keharaman jual beli babi, bangkai, arak dan berhala dapat diaplikasikan pada penjualan software bajakan, karena benda-benda tersebut memiliki hukum yang sama yaitu haram. Oleh karena itu uang hasil penjualan software bajakan adalah haram.

 

Kedua, orang yang menggunakan software bajakan untuk bekerja. Ia menggunakannya sebagai alat untuk bekerja, semisal dalam hal administrasi, desain, maupun sarana berkarya (menulis dan sebagainya), maka hasil yang didapat dari usahanya tersebut tetaplah halal. Larangannya hanya terdapat pada kegiatan pembajakannya, dan dosanya juga hanya ada saat membajak saja.

Wallahu a’lam bish-shawab.

 

Referensi:
[2] https://suaramuhammadiyah.id/2020/02/05/hukum-memakai-software-bajakan/

 

Kesimpulan

Dapat disimpulkan bahwa syariat Islam mengakui adanya hak atas kekayaan intelektual (HKI), yang biasanya diwujudkan dalam bentuk karya tulisan, karya seni, program komputer, dan lainnya. Maka sudah sepantasnya bila kita menghormati harta kekayaan sesama manusia. Ketahuilah, bagaimanapun sikap kita terhadap hak-hak orang lain, maka demikian pulalah orang lain akan memperlakukan kita. Ingatlah pepatah Arab:

كَمَا تَدِينُ تُدَان

Sebagaimana anda memperlakukan orang lain, maka demikianlah mereka akan memperlakukan anda.”

Kalau perbuatan pembajakan ini dikembalikan kepada Anda bagaimana? Bagaimana jika Anda telah membuat karya cipta, kemudian karya cipta Anda dibajak dan digandakan oleh orang lain tanpa izin. Bagaimana perasaan Anda? Padahal Anda sudah lelah dan memakan banyak waktu, tenaga, dan biaya dalam membuat karya tersebut, tiba-tiba karya Anda dibajak oleh orang lain. Tentu Anda akan merasa kesal dan marah. Pun demikian jika Anda melakukan pembajakan terhadap karya orang lain, pasti orang tersebut akan kesal dan marah kepada Anda.

Dan ingatlah, bahwa setiap perbuatan pasti dipertanggungjawabkan, baik di dunia maupun di akhirat. Di dunia, akan berhadapan dengan hukum-hukum negara yang berlaku, sedangkan di akhirat, maka akan dihadapkan dengan hukum Allah.

Setiap perbuatan kita akan dihisab dan dihitung, jika Anda merugikan orang lain, maka Anda harus menggantinya (di dunia mengganti dengan uang denda, di akhirat dibayar dengan pahala Anda). Maka sebelum hal itu terjadi, segeralah hijrah dan beralih ke software original sekarang juga!

Leave a Comment

Your email address will not be published.